Peranan Politik Masa Orde Lama TerhadapOrde Baru Di Indonesia
M. Rijal Fadhli
14220020
Universitas Muhammadiyah Metro
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan
Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah
E-mail: mamutrijal@gmail.com
Abstrak
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno
di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka
waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan
sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia
menggunakan sistem pemerintahan parlementer . Presiden Soekarno digulingkan
waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Karena pada dasarnya
Sistem ekonomi bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi ini dilaksanakan secara
berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih
baik dari sebelumnya.
Kata Kunci: Perkembangan Politik, Orde Lama, Orde Baru
PENDAHULUAN
Setiap negara memiliki sistem politik
di negaranya masing-masing. Sistem politik yang dianut tersebut itulah yang
mempengaruhi situasi pemerintahan di negaranya. Sistem politik selalu berubah
dari waktu ke waktu disesuaikan dengan faktor ekonomi, masyarakat, gaya sosial
serta faktor eksternal (global) yang mampu mempengaruhi negaranya. Di Indonesia
sendiri, Sistem Politik negaranya telah mengalami tiga kali transisi. Masa
pertama yang dimulai dengan Sistem Politik Orde Lama, Orde baru, Reformasi.
|
1
|
Kemudian istilah politik dalam ketatanegaraan
berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam
hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan
masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai
politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan, bahwa
politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses
pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama
masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
METODE KAJIAN
Metode menyangkut masalah cara kerja
untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi
metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan
sesuatu. Sehingga, metode digunakan untuk menyusun rencana kajian agar
mendapatkan hasil yang objektif.
Sedangkan metode kajian menurut Rosady Ruslan (2003:24) metode
merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis)
untuk memahami suatu subjek atau objek kajian sebagai upaya untuk menemukan
jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk
keabsahannya.
Jadi, dengan menggunakan metode pada saat kajian maka mempermudah
data yang akan diperoleh dapat berjalan dengan rencana yang tersusun dan dapat
dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kajian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Muhammadiyyah Metro Lampung. Pelaksanaan pembuatannya dilakukan
dengan metode pustaka dan ditambah dari sumber internet. M. Nazir
(1988:111) mengemukakan bahwa yang
dimaksud dengan studi keperpustakaan adalah tekhnik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan di dalam buku-buku, literatur-literatur, dan
laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sedangkan,
sumber internet dijadikan tambahan materi atau sebagai pelengkap informasi yang
telah didapat.
PEMBAHASAN
Perkembangan Politik Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru
Sejak proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan
baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan
sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham,
ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan
melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa
indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai
hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama
yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah
Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang
merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana
masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional
berlandaskan ideologi sosialisme komunisme.
Konfigurasi politik,
menurut Dr. Moh. Mahfud MD, SH, mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi
kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan
secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik
otoriter.
Konfigurasi politik
yang ada pada periode orde lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu
rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk-produk hukum yang
konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik
melalui ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada
masa ini pula politik kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik yang
terlihat melalui revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi
feodalisme. Sedangkan dibawah kepemimpinan rezim Orde Baru yang mengakhiri
tahapan tradisional tersebut pembangunan politik hukum memasuki era lepas landas
lewat proses Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berkesinambungan dengan
pengharapan Indonesia dapat menuju tahap kedewasaan (maturing society)
dan selanjutnya berkembang menuju bangsa yangadil dan makmur.Indonesia
menjalankan pemerintahan republikpresidensial multipartai
yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem
politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif,
eksekutif dan yudikatif.
Kekuasaan legislatif
dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang
terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari
wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi
yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih
langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.
Lembaga eksekutif
berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia
adalah Kabinet Presidensiil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada
presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun
demikian, Presiden yang diusung oleh Partai juga menunjuk sejumlah pemimpin
Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas
pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun
pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh Menteri tanpa portofolio
partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
Lembaga Yudikatif
sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan
oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi,
termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian
keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.
Sistem Politik berarti
mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan
satu sama lainyang menunjukkan satu proses yang langgeng. Sistem
Politik Indonesia berarti:
Pertama, Sistem politik
yang pernah berlaku di Indonesia (masa lampau). Kedua, Sistem politik
yang sedang berlaku di Indonesia (masa sekarang).Ketiga,Sistem politik
yang berlaku selama eksistensi Indonesia masih ada (masa yang akan datang).
Di dalam dunia
perpolitikan yang terjadi di Indonesia, kalau semasa Orde Lama berbagai
percobaan sistem kenegaraan pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno, mulai dari
percobaan adopsi demokrasi ala barat yang puritan hingga demokrasi terpimpin.
Namun, ketika Orde Lama yang dimotori Soekarno tumbang, naiklah sebuah orde
yang dimotori oleh pihak militer ke jenjang kekuasaan pemerintahan yang
dinamakan orde baru. Sesuai dengan jiwa orang-orang yang berada di balik layar,
maka pemerintahan yang bergaya militer dan berciri-khaskan kebapakan (komandan)
serta terkurungnya berbagai kebebasan madani mulai berkembang.
Sistem politik adalah sejumlah lembaga atau aktivitas politik
dimasyarakat yang berfungsi mengubah input (demand, support dan resources)
menjadi kebijakan yang otoritatif bagi masyarakat (out-put). Prayetno
(2012).
Sejarah Sistem
Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi didalamnya. Namun dalam
menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi
diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di
dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar
menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena
sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan
tekanan.Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi
pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat
dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa
pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan
integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku saranan tujuan dan pengambilan
keputusan
Proses politik
mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah
kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai
keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar
politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti
oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dilihat dari
sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari
tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh
lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan
internasional.
Pengaruh ini akan
memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit
politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan
internasional.Masa transisi dalam sebuah konstalasi politik negara merupakan
periode rekonsolidasi antara kekuatan politik yang menghendaki perubahan.
Rekonsolidasi dilakukan dalam level elite sekaligus upaya pelibatan basis massa
rakyat sebagai pemegang legitimasi negara. Masa transisi merupakan periode
menentukan dalam sebuah perkembangan politik, sehingga membutuhkan sebuah
konsistensi, energi ekstra dan konsolidasi dari kelompok progresif. Sebab,
rekonsolidasi tidak hanya sekadar menyatukan potensi kekuatan kelompok
progresif, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengantisipasi kekuatan
status quo (konservatif). Bahkan, mengawal sebuah perubahan jauh lebih penting
dari memulai perubahan. Indonesia setidaknya telah mencatat dua era transisi
yang penting, yakni era peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan Orde Baru ke
Reformasi.
Peralihan rezim Orde
Lama ke Orde Baru dalam skop nasional selama ini dipahami melalui buku-buku
teks yang memuat kronologi sejarah nasional. Penulisan sejarah yang ‘monolog’
dan cenderung pro-pemerintah (buku putih Orde Baru). Sedangkan proses jatuhnya
Orde Baru yang masih digolongkan sebagai sejarah kontemporer dapat diakses
secara luas dan variatif. Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan, dalam
proses meraih legitimasinya hingga saat ini, kerap dihadapkan pada permasalahan
disintegrasi. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau, realitas
multikultur, etnis, suku, dan agama menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga
kukuhnya integritas nasional. Dalam tinjauan historis, proses konsolidasi para
pemuda dapat terwujud melalui ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang
selanjutnya menjadi bekal peneguhan visi mewujudkan kemerdekaan, hingga
lahirnya konsep negara kesatuan. Perjalanan sejarah lahirnya negara Indonesia
lahir melalui kesamaan visi melepaskan diri dari imprealisme sekaligus
merupakan wujud ikatan emosionil sebagai bangsa bekas jajahan Belanda.
Ciri Orde Lama, yang
dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno adalah Pertama, sistem
Presidensial dengan artian Presiden sebagai kepala negara yang berjalan pada
setiap priodik masa jabatan dan keseimbangan terhadap pemerintah dan rakyat.Kedua,
sistem Parlementer dengan artian perdana mentri sebagai kepala negara, tetapi
ada kelemahannya yakni masa jabatannya sangat singkat dan pemerintahannya tidak
stabil adapun kelebihannya pengakuan terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) sangat besar. Ketiga, tentang Demokrasi Terpimpin
dengan artian menjadi kepala negara seumur hidup dan hampir pemerintahannya
sangat otoriter. Adapun kegagalan dan kelebihan pada Orde Lama ada, terutama
kegagalan Orde Lama pada pemerintahan Soekarno adalah masalah ekonomi yang kian
turun, stabilitas politik-keamanan sangat kurang, dan konstitusi yang tidak
komitmen. Adapun keberhasilan pada Orde Lama adalah nation building yang
sangat kuat dan diplomasi luar-negri yang sangat besar terhadap dunia. Akan
tetapi menurut para politik ini semuanya gagal dalam pemerintahan Orde Lama.
Ciri Orde Baru, yang
dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto adalah Pertama, wawasan
kebangsaan yang sangat lemah dan bersifat dogmatis atau doktrin yang terlalu
berlebihan. Kedua, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meraja lela.Ketiga,
jiwa dan bathinnya yang kering. Adapun kegagalan dan kelebihan pada Orde Baru
ada, terutama kegagalan Orde Baru pada pemerintahan Soeharto adalah
ketidakadilan dalam sosial baik pemerintah maupun rakyat jelata sekalipun
sehingga timbulah korupsi pada jiwa bangsa ini, kurangnya membangun keterbukaan
politik. Adapun keberhasilan pada Orde Baru adalah pembangunan fisik, yang amat
disayangkan ialah tidak melihat sisi bathin masyarakat pada masa itu,
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik saya kira pada era 1980 hingga 1996-an
masyarakat masih merasakan rupiah pada waktu itu sampai kepada tahap no urut 8
besar, itupun masih ada uang inggris yang tinggi pada waktu itu, lalu
stabilitas politik-keamanan yang sangat kuat dibandingkan pada masa Orde Baru.
Masa Peralihan Orde
Lama ke Orde Baru
Situasi perpolitikan
nasional menjelang runtuhnya Orde Lama, ditandai dengan pertarungan perebutan
pengaruh dan upaya penciptaan hegemoni pada pemerintahan. Kekuatan yang dominan
dan memiliki pengaruh, diantaranya adalah Militer (Angkatan Darat), Masyumi,
PNI, PKI, dan Soekarno. Namun, perkembangan situasi politik membawa perubahan
yang lebih cepat. Semula berhembus isu Dewan Jenderal yang berada dalam tubuh
Angkatan Darat dan dituduh akan melakukan kudeta. Peristiwa Gerakan Tiga Puluh
September (G30S) telah membuka peta politik menjadi semakin teransparan. Saat
itu, PKI menjadi satu-satunya kelompok yang dituduh sebagai dalang dari upaya
kudeta tersebut.
Puncak dari
konstalasi politik tersebut menggiring PKI tertuduh sebagai dalang dan pelaku
pemberontakan. Akibatnya, PKI tidak saja terdepak dari kedudukan politiknya di
kabinet maupun di parlemen. Bahkan, militer di bawah kendali Soeharto bersama
kelompok massa demonstran dari kalangan mahasiswa dan pelajar (KAMMI dan KAPPI)
seakan terhipnotis terbawa isu untuk menghancurkan PKI dan jaringan Ormasnya.
Peralihan Orde Lama
ke Orde Baru dan Orde Baru ke Reformasi dalam tinjauan geopolitik Indonesia
makro adalah fakta pengulangan sejarah yang menempatkan sosok presiden sebagai
subyek sekaligus obyek perubahan. Namun, secara kontekstual masing-masing
memiliki faktor determinisme kausalitas yang berbeda.
Praktik komunikasi
politik selalu mengikuti sistem politik yang berlaku. Di negara yang menganut
sistem politik tertutup, komunikasi politik pada umumnya mengalir dari atas
(penguasa) ke bawah (rakyat). Komunikasi politik semacam itu menerapkan
paradigma komunikasi top down. Penerapan pendekatan ini memang bukan
satu-satunya, namun yang dominan dilaksanakan adalah pendekatan top down.Untuk mewujudkan paradigma tersebut,
pendekatan komunikasi politik terhadap media massa bersifat transmisional.
Komunikasi politik
semacam ini banyak dipraktikkan para penguasa ketika Indonesia menganut sistem
politik tertutup. Ketika rezim Orde Lama berkuasa, pesan politik yang mengemuka
di media massa pada umumnya berisi konflik, kontradiksi yang antagonistik, dan
hiperbola. Pesan-pesan politik semacam itu kemudian jarang ditemui di media
massa semasa Orde Baru berkuasa. Pada era ini, pesan-pesan politik lebih banyak
bermuatan konsensus dan kemasan eufemisme. Meski pada dua era itu berbeda dalam
penekanan pesan politiknya, namun hakikatnya tetap menerapkan komunikasi satu
arah (linear).
KESIMPULAN
Pada masa Orde Lama
masyarakat indonesia baru bisa merasakan apa itu kemerdekaan dan terbebasnya
dari para penjajah. Juga memiliki kepala negara dan pemerintahan yang saat itu
di jabat oleh Ir.Soekarno sebagai presiden pertama indonesia. sebagai suatu sistem politik terdiri atas berbagai sub sistem antara
lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem
peradaban politik lainnya.
Dalam eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai
dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan
perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan. Politik adalah semua
lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk
fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan
keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan
terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik
sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/negara.
Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga
Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR,
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang
berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa,
Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure
Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure),
dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui
badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya.
NILAI MORAL
Sistem
pemerintahan politik pada masa Orde Lama banyak sekali mengandung nilai-nilai
persatuan dan kesatuan yang tinggi untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Jadi,
apabila Indonesia mampu menggunakan sistem pemerintahan politik pada masa Orde
Lama disaat ini pasti akan menjadi negara yang lebih maju dan berkembang lagi.
DAFTAR PUSTAKA
https://dianpuspaharuniasari.wordpress.com/2013/06/26/perkembangan-politik-pada-masa-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi. 29 Mei 2016.
M. Nazir. 1988. Metode
Penelitian. Jakarta: Ghalia indonesia, hal. 111
Prayetno, P. (2012). Kontribusi Demokrat Dalam Public
Policy-Making Dan Public Policy Implementation (Sebuah Reaserch dan Study
Di Kabupaten Serdang Bedagai). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 11(3).
Ruslan, Rosady. 2003. Metode Penelitian Public Relations Dan
Komunikasi. Jakarta : Rajawali Pers, hal. 24
Tidak ada komentar:
Posting Komentar